Merajut Benang Pembangunan Berkelanjutan dengan Model Ekonomi Biru




Sadarkah kita, bahwa bumi ini sudah terlalu sesak dengan segala pembangunan di dalamnya? Masih kurang indah kah? Berapa banyak lagi gedung pencakar langit yang akan kita buat? Atau, seperti apa warna air laut yang kita inginkan di masa depan?

            Secara global, tidak dapat disangkal betapa pembangunan dan ekspansi kemajuan teknologi serta pengetahuan merajai kehidupan kita saat ini. Tidak, ini tidak dapat dihindari. Justru ketika dihindari, kita yang akan tertinggal dari mereka yang menghadapinya. Namun, aktivitas pembangunan termasuk  pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan terlanjur tidak ramah lingkungan dan menghasilkan Damage Cost yang nilai eksternalitasnya pun kini harus ditanggung oleh masyarakat global. Secara holistik, nilai eksternalitas dari berbagai aspek kerusakan lingkungan mulai dari emisi gas, eksploitasi air, berbagai jenis polutan dan aspek lainnya pada tahun 2008 mencapai 6.596 juta dolar Amerika, dan diproyeksikan menjadi 28.615 juta dolar Amerika di tahun 2050[1]. Angka ini bahkan bisa naik secara tidak terduga apabila variabel pembangunan seperti pertumbuhan populasi global tidak dapat dikendalikan. Bagaimana kita mengatasi ini semua?

Ekonomi Biru dalam Kacamata Pembangunan

            Pembangunan, dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian di dalamnya merupakan komponen penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat mulai dari skala mikro hingga ke makro. Namun, bagaimana menyelaraskan hal tersebut dengan lingkungan ditambah terlanjurnya kerusakan yang telah terjadi membutuhkan sebuah mekanisme yang baik agar daya dukung lingkungan dapat dipertahankan hingga generasi selanjutnya. Konsepsi Ekonomi Biru yang digagas oleh seorang aktivis ekonomi, budaya, sains, politik dan lingkungan, yang juga pendiri Zero Emissions Research Initiative (ZERI), Gunter Pauli, melalui bukunya “The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs” (2010) menjadi konsepsi baru yang sangat perlu diadaptasi dan dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki. Mengapa diadaptasi? Karena, penerapannya sangat tergantung dengan kondisi dan lingkungan masyarakat sendiri sebagai pelakunya.

            Di Indonesia, praktik dan sosialisasi konsepsi Ekonomi Biru ini memang terasa belum maksimal. Sehingga, paradigma yang terbentuk di masyarakat menganggap bahwa Ekonomi Biru hanya dapat di terapkan pada kawasan dengan sektor-sektor perikanan, kelautan dan perairan lainnya. Kata “Blue” menyiratkan air laut yang berwarna biru pun menguatkan opini ini. Padahal sesungguhnya praktik dari konsepsi Ekonomi Biru ini tidak sebatas untuk sektor-sektor tersebut diatas. Alasan bahwa inisiasi pelaksanaan konsepsi Ekonomi Biru di Indonesia lebih ditekankan pada kawasan dengan sektor perikanan, kelautan dan perairan lainnya, sebab 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan yang potensi dan pengelolaannya memang belum maksimal dan sangat perlu untuk dijadikan konsentrasi Indonesia sebagai negara maritim. Sedikit demi sedikit pandangan masyarakat yang notabene merupakan penggerak perekonomian ini perlu diluruskan. Selain itu, upaya penciptaan platform dan kesempatan bisnis praktik Ekonomi Biru ini harus dimaksimalkan. Agar masyarakat tahu dan tertarik dengan peluang dan keuntungan yang bisa didapatkan dari adaptasi serta penerapan konsepsi ini.

            Ekonomi Biru, sangat didasari oleh bagaimana alam bekerja. Logika-logika ekosistem menjadi dasar yang harus digunakan pada praktik pelaksanaannya. Sehingga dapat menciptakan efisiensi alam dan minimalisasi limbah bahkan zero waste. Selain itu, karena sangat bergantung pada kondisi dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat sendiri, inovasi, kreativitas, kepedulian sosial, serta kearifan budaya lokal sangat dibutuhkan agar pengelolaan sumber daya yang ada dapat menciptakan mekanisme yang selaras dengan alam. Dan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, aktivitas dan siklus perekonomian dalam kehidupan masyarakat pun diharapkan dapat berjalan dengan sehat.

Melalui Blue Economy Congress 9  yang diselenggarakan di Surabaya pada April 2015 dengan tajuk “Promoting Blue Economy in Community Participatory Based-industries for Poverty Eradications”, banyak inspirasi-inspirasi yang saling ditukarkan oleh pengusaha, pakar dan pemerintah terkait praktik industri dengan pendekatan Ekonomi Biru sesuai potensi masing-masing. Ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik untuk menumbuhkan ide-ide pembangunan berkelanjutan, terutama untuk daerah-daerah potensial dengan menggunakan prinsip Ekonomi Biru. 

Implementasi Ekonomi Biru dalam Upaya Pembangunan Kota/Kabupaten

            Ketika dikatakan apakah Indonesia siap untuk menerapkan praktik Ekonomi Biru dalam skala nasional? Tidak ada yang berani menjamin. Tetapi bukan berarti mustahil. Strateginya adalah melalui komunitas paling dekat dengan masyarakat, yaitu kota/kabupaten. Bagaimana menciptakan City Brand dalam kaitannya dengan budaya lokal dan memanfaatkan setiap potensi di lingkup kota dengan esensi Ekonomi Biru agar tetap selaras dengan ekosistem dan alam.

            Sebagai visualisasi dari pembahasan konseptual di atas, kita dapat mengangkat potensi salah satu daerah terkaya di Indonesia tetapi terbukti belum terkelola dengan maksimal, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Satu yang pasti terlintas dalam pikiran kita tentang daerah ini adalah pertambangan dan perminyakan. Tetapi, ada sisi lain yang ternyata sangat besar manfaatnya apabila dikelola dengan baik.

            Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, secara keseluruhan terdapat setidaknya hutan mangrove seluas 13 ribu hektare dengan lebih dari 10 jenis vegetasi yang sangat potensial untuk dikelola. Tetapi sangat disayangkan, kebanyakan lahan ini justru dialihkan untuk kawasan perkantoran dan pembangunan fisik lainnya. Parahnya, sekitar 1200 hektare kawasan hutan mangrove ini rusak karena banyaknya pembalakan liar[2]. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove, sebenarnya telah diuraikan penetapan kawasan, pengelolaan, pendanaan hingga pengawasan untuk kawasan hutan mangrove ini. Tetapi pelaksanaanya sangat jauh dari harapan. Terbukti dengan kerusakan hutan mangrove yang tersebut diatas. Apa yang semestinya dilakukan? Berdasarkan skema Ekonomi Biru, minimal empat aspek ini dapat dijadikan dasar untuk memanfaatkan potensi mangrove yang selama ini terabaikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

            Pertama, eksplorasi peluang-peluang pengolahan hutan mangrove untuk menemukan potensi dasar vegetasi mangrove sesuai dengan tempat yang cocok untuk ditumbuhi, serta komplemen-komplemen pengolahannya. Sehingga mulai dari proses penanaman, pengolahan dan pemanfaatan limbahnya dapat dimaksimalkan. Kolaborasi pengolahan mangrove dengan tambak udang bahkan kepiting sangat dimungkinkan. Menambak udang atau kepiting pada kolam yang ditanami mangrove justru akan menghemat. Karena tidak perlu memberi makan udang atau kepiting itu. Mereka akan cukup makan dari organisme-organisme yang hidup dari pohon mangrove tersebut. Warga Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan telah membuktikan hal ini. Bahkan, mangrove yang mereka tanam untuk budi daya udang windu bukan di lahan yang merupakan hutan mangrove asli, melainkan bekas tambak yang sudah lama tidak produktif.

Kedua, mengenai desain bisnis dan plotting usaha-usaha produk turunan pengolahan mangrove dan limbahnya. Ini tentunya sangat memerlukan tangan-tangan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuannya adalah untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari masyarakat sendiri. Secara tidak langsung juga akan sangat membantu menurunkan angka pengangguran yang ada.

            Ketiga, pembiayaan, pelatihan, serta fasilitasi distribusi produk dan penciptaan pasar bagi hasil produksi masyarakat dari hutan mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggandeng komunitas, lembaga pemasyarakatan, program-program  CSR  perusahaan, bank, bahkan institusi bidang perikanan, pertanian, dan kehutanan menjadi kunci kesuksesan pengolahan hutan mangrove, yang tidak lain untuk percepatan pembangunan daerah pula.

            Keempat, penyebaran pengetahuan dan penanaman mindset untuk senantiasa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar dengan tanpa merusak lingkugan bahkan menciptakan produk berdaya guna dari limbah melalui sekolah-sekolah juga sangat penting. Dengan demikian, anak-anak dengan ilmu pengetahuan dapat lebih mengembangkan metode dan usaha pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Benang pembangunan yang selama ini dirajut tidak akan kusut karena dapat diteruskan oleh generasi-generasi penerus masyarakat saat ini.

Visualisasi di atas bertujuan untuk memudahkan pandangan mengenai model Ekonomi Biru. Tetapi sekali lagi, pelaksanaannya benar-benar tergantung dengan potensi lokal dan tentunya inovasi masyarakat. Ekonomi Biru sangat diharapkan menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan fokus pada peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Namun juga berusaha untuk mewujudkan integrasinya dengan potensi alam dan kearifan lokal agar daya dukung sumber daya dan lingkungan dapat bertahan hingga anak cucu bangsa di masa yang akan datang.

“Hal yang paling penting dari Ekonomi Biru ini hanya perlu tahu dimana matahari terbit dan terbenam, dan darimana angin berhembus. Jika anda tahu dasar cara kerja alam, itu sudah cukup”.

- Gunter Pauli, dalam wawancara The Geo Times April 2015





Sumber Pustaka:








Majalah Tropis 107 THB XII April Mei 2015

The Geo Times Edisi 20-26 April 2015





[1] Trucost Plc berdasarkan literatur studi akademis dari Valuation Database of the UN Environment Programme initiative on The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)


[2] http://www.antaranews.com/berita/487634/1300-hektare-hutan-mangrove-di-penajam-rusak. (Editor: B Kunto Wibisono. Jumat, 27 Maret 2015 01:56 WIB)
 

Share:

0 komentar