Flyover Air Hitam Samarinda, Should be? (Part II)




Yang namanya pembangunan pasti nggak pernah terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan. Termasuk juga salah satu proyek multi tahunannya pemkot Samarinda yang satu ini-Flyover Air Hitam. Wah, kalo gitu, apa aja ya kendalanya? Yuk kita cari tahu


Yang pertama, masalah pembebasan lahan. Ternyata, selama proses pembangunan fisik Flyover Air Hitam Samarinda berlangsung, masih ada beberapa lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan. Jadi pelaksanaannya bisa dibilang tersendat-sendat. Nah loh.. Masalahnya ada di proses ganti-rugi pembebasan lahan itu. Pembayaran ganti rugi lahan Flyover terkesan lambaat sekali. Padahal dari pihak Kasubbag Administrasi Perkotaan Samarinda menyatakan kalo dana buat ganti-rugi itu aman-aman aja. Maksudnya nggak ada kekurangan atau masalah yang berarti[1]. Bisa jadi, prosesnya lama karena ribetnya birokrasi buat mengurus penyelesaian pembayaran dari pembebasan lahan ini.


Menurut saya sih, seharusnya pembebasan lahan itu udah diselesein bahkan sebelum pengerjaan fisik dilakukan. Karena udah ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), prosedur pembebasan lahan juga harusnya udah diperkirakan timeline-nya.


Ngomong-ngomong soal AMDAL, jadi AMDAL itu intinya dokumen yang berisi berbagai analisis tentang dampak apa yang dapat dihasilkan dari pembangunan yang yang dilakukan dan gimana upaya pencegahan atau cara mengatasinya. Sebenarnya nggak semua pembangunan (ini dalam konteks pembangunan fisik; infrastruktur dan sejenisnya) harus make AMDAL. Tapi AMDAL diperluin buat pembangunan yang memang dalam studi dapat menghasilkan dampak dengan cakupan yang luas dan bisa jadi sangat memengaruhi keberlangsungan pihak-pihak yang ada di sekitar maupun diluar  pembangunan yang dilakukan.


Ada versi AMDAL yang lebih sederhana, buat pembangunan yang nggak terlalu berdampak besar terhadap lingkungan (fisik;sosial;ekonomi:dll). Namanya UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Pembangunan yang perlu AMDAL itu contohnya kaya pembangunan jalan tol sepanjang misalnya 300 km yang ngelewatin bangunan atau kawasan existing, dan mungkin perlu dibebaskan. Berarti kan bakal memindahkan banyak kepentingan dan pastinya juga memengaruhi keberlangsungan kegiatan dan kehidupan pihak-pihak yang sebelumnya udah ada di sana. Bahkan bisa juga memengaruhi iklim sosial dan perekonomian maupun keadaan lingkungan di sekitarnya.  Sedangkan buat UKL-UPL itu contohnya dibuat untuk pembangunan Mall atau bangunan hotel dan pembangunan lain yang cakupan dampaknya nggak terlalu besar. Di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 13 Tahun 2010 Tanggal : 7 Mei 2010 Tentang Format Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) diatur gimana caranya menyusun UKL-UPL dan pembangunan seperti apa yang membutuhkan UKL-UPL.


Terus, kalo yang kaitannya sama pembangunan Flyover air hitam ini, pihak owner (baca: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan) juga ngadain lelang untuk penyusunan AMDAL. Nah,  Penyusunan AMDAL ini didanai APBD 2013 senilai Rp 458.175.000,00[2] (pagu paket). Wah buat AMDAL doang bisa sampe 450 juta hahaha..   

Permasalahan lain yang juga bisa kita sorot dimana ada isu kalo proyek pembangunan Flyover ini nggak ada rekayasa lalu lintasnya


Wah kok bisa?


Pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyatakan kalo proyek ini nggak dibuatkan rekayasa 
lalu lintas. Tapi Cuma advis yang diserahkan ke Sekkot Samarinda. Selain itu nggak ada koordinasi dari kontraktor dan owner proyek ini ke  Dinas Perhubungan Kota juga[3].

Menurut saya ini jauh lebih serius dari masalah yang sebelumnya. Kenapa? Logikanya, keputusan buat membangun Flyover air hitam Samarinda ini pasti ada latar belakangnya kan. Nah, seperti yang udah kita tahu bersama, kalo pembangunan ini dilakukan karena kemacetan dan kebutuhan perjalanan masyarakat serta pertumbuhan kendaraan udah semakin tinggi, jadi perlu fasilitas jalan buat menampungnya, sedangkan pelebaran jalan AWS (A. Wahab Syahranie) dan Juanda udah nggak dimungkinkan. Sampe akhirnya ketok palu, artinya sampe keputusan ini bener-bener disahkan pasti perlu banyak pertimbangan. Oke, kita bisa bilang kalo pertimbangan yang diajukan poin-poinnya udah menggambarkan harapan yang diinginkan. Tapi, untuk memperjelas dan membuktikan kalo rencana dan bahkan pelaksanaan proyek Flyover ini bakal bener-bener efektif buat mengatasi permasalahan lalu lintas dan harus tetap mendukung perkembangan lalu lintas jangka panjang setidaknya perlu sesuatu yang bisa memvisualisasikan itu. Dengan apa? Ya itu tadi, rekayasa lalu lintas.


Kalo rekayasa lalu lintas aja nggak dibuat, gimana kita bisa tau itu calon Flyover bisa beneran menampung pola arus lalu lintas yang ada atau nggak? Atau gimana kemungkinan tingkat kemacetan bisa dikurangi dengan perkiraan volume kendaraan yang bisa lewat disana dinyatakan dengan angka-angka sebagai representasinya biar bisa terlihat lebih jelas kinerja jalannya? Gimana bisa memperkirakan volume kendaraan yang bisa dilewatkan dari siklus-siklus simpang yang ada di dekat Flyover itu kalo nggak ada rekayasa lalu lintasnya?


Nah, kalo gini caranya mau dibangun Flyover sepanjang dan selebar apapun juga nggak akan bisa mengatasi masalah. Karena merencanakan dan mendesain prasarana lalu lintas kayak gini perlu perencanaan secara holistik biar alternatif yang dipake termasuk membangun Flyover ini bisa bener-bener efektif dan korelatif dengan kebutuhan saat ini maupun tetap bisa menampung perkiraan perkembangannya di masa depan.


Mungkin masih banyak permasalahan yang ada baik disadari atau nggak sama pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Termasuk masyarakat.


Masyarakat juga punya peran, yaitu sebagai pengawas berlangsungnya pembangunan-pembangunan yang ada. Apakah bisa menjawab kebutuhan, atau cuma kedok buat memainkan uang-uang rakyat.

Intinya sih, perlu mekanisme yang jelas dan teratur buat setiap tahapan pembangunan, juga konsistensi buat menjalankan standar-standar yang udah harusnya dilakukan demi efektivitas dan efisiensi. Standar-standar itu juga penting loh biar pembangunan yang dilakukan itu nilai guna yang seharusnya bisa dicapai nggak berkurang karena pelaksana pembangunannya nggak mau repot atau males buat menerapkan prosedur pembangunan yang seharusnya.


Koordinasi antar pemangku kepentingan, khususnya buat dinas-dinas terkait juga harusnya masuk ke dalam daftar agenda pelaksana pembangunan. Biar nggak ada mis-komunikasi yang bisa merugikan masyarakat juga sebagai pengguna hasil pembangunan itu.


Oke, kayaknya itu dulu buat bahasan kali ini. Saya masih penasaran dan juga ikut nggak sabar nungguin hasil proyek Flyover ini nanti hehe…

See you next time 








[1] http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/228683-pembebasan-lahan-lambat-kontraktor-Flyover-galau.html

[2] http://lpse.Samarindakota.go.id/eproc/lelang/view/116596;jsessionid=0450CD0FF1A2A33EA7798359A5E9F523


[3] http://www.korankaltim.com/flyover-air-hitam-tak-dilengkapi-rekayasa-lalin/

Share:

0 komentar